APBN yang Responsif: Solusi untuk Kelas Menengah agar Tak Semakin Tercekik

Menurut laporan Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi berada dalam tren cukup positif.

Secara keseluruhan Bank Indonesia memprediksi bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh dalam kisaran 4,75% hingga 5%, dan akan terus meningkat hingga tahun 2025 nantinya, jelas itu adalah gambaran secara data yang dirilis oleh Bank Indonesia.

Lantas bagaimana dampaknya bagi masyarakat terutama bagi para kelas menengah?  Tanpa disadari merekala salah satu yang jadi pemasok utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kelas menengah memiliki peran sebagai salah satu pemasok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi peran mereka sering kali diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Padahal segala lini kelas menengah menyumbang bagi negara, dari cukai rokoknya hingga gaji bulanannya saja dikenakan pajak oleh negara.

Beberapa program bantuan dan sejenisnya acap kali tidak menyasar sempurna bagi para kelas menengah ini, posisi ini adalah masa yang sangat dilema bagi para kaum pekerja, dikatakan sukses sebagai kaum borjuis, tapi pendapatan masih Upah Minimum Regional (UMR), mau turun kebawah sebagai kaum marjinal, nantinya menjadi hamba yang kufur nikmat jadinya, tapi begitulah realitas kelas menengah yang serba mendang mending ini.

Disisi lain, ketidakpastian ekonomi global, resesi menjadi ancaman nyata yang dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kelas menengah. Kelas menengah, yang sering dianggap sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, kini menghadapi tantangan berat akibat penurunan daya beli, peningkatan biaya hidup, dan ketidakstabilan pekerjaan. Dalam konteks ini, pengelolaan APBN yang responsif menjadi sangat krusial, di dalam tulisan ini penulis coba menawarkan beberapa asumsi dan buah pikiran terhadapan kelas menengah dengan pendekatan responsibility APBN kita, agar para kelas menengah bisa setidaknya sedikit rileks.

APBN yang responsif harus mampu menjawab kebutuhan mendesak kelas menengah. Semisal, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Investasi dalam pendidikan tidak hanya membantu mempersiapkan generasi masa depan, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sisi lain, akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas akan mengurangi beban finansial keluarga di saat-saat sulit.

Tidak Hanya itu, pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi yang konkret bagi kelas menengah. Ini bisa berupa insentif pajak, bantuan langsung tunai, atau subsidi untuk barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, kelas menengah dapat merasakan dukungan nyata dari pemerintah dalam menghadapi dampak resesi.

Lebih Lanjut, transparansi dalam pengelolaan APBN juga sangat penting. Masyarakat harus diberi tahu bagaimana dana digunakan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih percaya dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti portal anggaran publik, dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang alokasi anggaran dan pengeluaran pemerintah.

Tidak Hanya sampai disitu saja, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat dalam merumuskan kebijakan anggaran. Dengan melibatkan masyarakat, terutama kelas menengah, dalam dialog terbuka, kebijakan APBN dapat disusun lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan pendekatan yang tepat, APBN yang responsif dapat menjadi solusi untuk membantu kelas menengah bertahan dan bahkan tumbuh di tengah tantangan resesi. Ini bukan hanya soal mengalokasikan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana anggaran tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dan, Transparansi alokasi APBN menjadi satu hal yang sangat penting dalam konteks bernegara, ekonomi yang bertumbuh pastilah harus dibarengi dengan alur penyerapan dan pendistribusian APBN yang sehat dan terjaga, jangan sampai APBN yang sudah syogya menjadi hak untuk mensejahterakan rakyat malah menjadi pemuas nafsu sebahagian kelompok saja, apalagi menjadi kepentingan dapur keluarga.

Kemudian, penulis juga mendorong agar APBN harus diarahkan untuk mendukung inovasi dan investasi berkelanjutan. Dalam era digital saat ini, alokasi dana untuk pengembangan teknologi dan inovasi sangat penting. Pemerintah bisa menyediakan dana riset dan pengembangan untuk startup dan usaha kecil menengah (UKM) yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi resesi, tetapi juga sebagai pendorong inovasi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Tidak lupa juga, bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang didanai APBN menjadi prioritas Pemerintah, yang dimana pemerintah harus memastikan program yang dilaksanakan efektif dan memberikan manfaat sosial yang nyata. Melalui pemantauan, seluruh kegiatan dana masyarakat yang ditargetkan dapat diatur, dan jika suatu proyek tidak terlaksana sesuai rencana, dapat segera diperbaiki atau dihentikan.

Lebih lanjut, edukasi bagi para kelas menengah bahkan untuk seluruh elemen masyarakat mengenai APBN juga sangat penting, guna menciptakan kesadaran kolektif. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana anggaran disusun dan dialokasikan, mereka dapat lebih kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Program-program literasi anggaran di sekolah-sekolah dan komunitas dapat membantu membangun generasi yang lebih sadar dan terlibat dalam isu-isu ekonomi.

Penulis juga menyampaikan bahwa APBN yang responsif tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah jangka pendek akibat resesi, tetapi juga untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang. Dengan mendukung kelas menengah, pemerintah berinvestasi dalam stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelas menengah yang kuat akan mendorong konsumsi, menciptakan lapangan kerja, dan akhirnya memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dari sudut pandang sosial, penguatan kelas menengah akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kohesi masyarakat. Ketika kelas menengah merasa didukung dan memiliki peluang untuk berkembang, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses demokrasi dan pengawasan pemerintah. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan berdaya, di mana suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, langkah-langkah untuk mengoptimalkan APBN demi kelas menengah bukan hanya investasi untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh bangsa.

Terakhir pesan penulis, dalam menghadapi tantangan resesi yang semakin nyata, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan APBN sebagai alat yang responsif terhadap kebutuhan kelas menengah. Kesadaran akan peran kelas menengah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi harus menjadi landasan dalam perumusan kebijakan anggaran. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, APBN dapat berfungsi sebagai jembatan untuk meringankan beban kelas menengah dan memastikan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.